Kabar Kito - KERINCI – KPU dan Panwaslu Kabupaten Kerinci menolak pelaksanaan Pilkada karena besaran anggaran yang disahkan DPRD tidak sesuai dengan yang diajukan.
KPU hanya kebagian Rp 11,7 Milyar untuk anggaran putaran pertama dari Rp 14,5 Milyar yang diusulkan. Sedang Panwaslu hanya mendapat Rp 1,5 Milyar dari Rp 3,7 Milyar yang diajukan.
Ketua KPU Kerinci, Mulfi menegaskan, kalau dana Pilkada sebesar Rp 11,3 Milyar disahkan, maka KPU tidak akan melaksanakan tahapan Pilkada Kerinci.
“Kalau dana hanya Rp 11, 7 Milyar tentu saja honor petugas akan dikurangi, kalau honor kecil kita khawatir mereka tidak bisa bekerja secara baik dan bisa saja mereka bekerja untuk salah satu kandidat. KPU Kerinci tidak mau petugas melaksanakan tugasnya asal-asalan honor. Jika disahkan Gubernur Rp 11,7 Milyar, kita akan rapat pleno untuk menolak Pilkada,” tegasnya.
Dikatakannya, perhitungan kasar KPU Kerinci dana untuk honor KPPS, PPS, PPK dan KPU termasuk staf sekitar Rp 9,5 Milyar. Menurutnya, perhitungan dewan dalam menetapkan anggaran dengan melihat mata pilih itu tidak ada hubungannya. Mata pilih hanya berpengaruh dengan jumlah surat suara.
“Kalau honor petugas tidak ada kaitannya dengan mata pilih. Rp 9,5 Milyar saja untuk dana petugas selama 8 bulan, belum lagi untuk perjalanan dinas, belum ATK, belum lagi makan petugas dan lainnya, KPU mau ambil uang dari mana,” katanya.
Disebutkannya tidak ada alasan Pemkab Kerinci dan DPRD Kerinci tidak menganggarkan dana Pemilukada sesuai yang dibutuhkan. Jika dana APBD tidak cukup, Pemkab Kerinci bisa meminta bantuan Pemprov Jambi.
“Kalau tidak mampu bisa minta bantuan Provinsi. Ada aturan yang mengatur itu,” sebutnya.
Terpisah, Ketua Panwaslu Kerinci, Irwandi mengaku sudah melayangkan surat ke Bupati Kerinci dengan tembusan Mendagri. Isi surat tersebut menolak Pilkada Kerinci karena dana yang disetujui oleh DPRD Kerinci untuk Panwaslu hanya sebesar Rp 1,5 Milyar. Menurutnya dana Rp 1,5 Miliar sangatlah kecil bila dilihat kondisi saat ini.
“Dana yang kita ajukan sebesar Rp. 3,7 Milyar disetujui hanya Rp 1,5 Milyar itu jelas tidak cukup. Apalagi pada saat pembahasan anggaran Panwaslu sama sekali tidak diajak. Kita sudah layangkan surat untuk menolak Pilkada Kerinci,” katanya.
KPU hanya kebagian Rp 11,7 Milyar untuk anggaran putaran pertama dari Rp 14,5 Milyar yang diusulkan. Sedang Panwaslu hanya mendapat Rp 1,5 Milyar dari Rp 3,7 Milyar yang diajukan.
Ketua KPU Kerinci, Mulfi menegaskan, kalau dana Pilkada sebesar Rp 11,3 Milyar disahkan, maka KPU tidak akan melaksanakan tahapan Pilkada Kerinci.
“Kalau dana hanya Rp 11, 7 Milyar tentu saja honor petugas akan dikurangi, kalau honor kecil kita khawatir mereka tidak bisa bekerja secara baik dan bisa saja mereka bekerja untuk salah satu kandidat. KPU Kerinci tidak mau petugas melaksanakan tugasnya asal-asalan honor. Jika disahkan Gubernur Rp 11,7 Milyar, kita akan rapat pleno untuk menolak Pilkada,” tegasnya.
Dikatakannya, perhitungan kasar KPU Kerinci dana untuk honor KPPS, PPS, PPK dan KPU termasuk staf sekitar Rp 9,5 Milyar. Menurutnya, perhitungan dewan dalam menetapkan anggaran dengan melihat mata pilih itu tidak ada hubungannya. Mata pilih hanya berpengaruh dengan jumlah surat suara.
“Kalau honor petugas tidak ada kaitannya dengan mata pilih. Rp 9,5 Milyar saja untuk dana petugas selama 8 bulan, belum lagi untuk perjalanan dinas, belum ATK, belum lagi makan petugas dan lainnya, KPU mau ambil uang dari mana,” katanya.
Disebutkannya tidak ada alasan Pemkab Kerinci dan DPRD Kerinci tidak menganggarkan dana Pemilukada sesuai yang dibutuhkan. Jika dana APBD tidak cukup, Pemkab Kerinci bisa meminta bantuan Pemprov Jambi.
“Kalau tidak mampu bisa minta bantuan Provinsi. Ada aturan yang mengatur itu,” sebutnya.
Terpisah, Ketua Panwaslu Kerinci, Irwandi mengaku sudah melayangkan surat ke Bupati Kerinci dengan tembusan Mendagri. Isi surat tersebut menolak Pilkada Kerinci karena dana yang disetujui oleh DPRD Kerinci untuk Panwaslu hanya sebesar Rp 1,5 Milyar. Menurutnya dana Rp 1,5 Miliar sangatlah kecil bila dilihat kondisi saat ini.
“Dana yang kita ajukan sebesar Rp. 3,7 Milyar disetujui hanya Rp 1,5 Milyar itu jelas tidak cukup. Apalagi pada saat pembahasan anggaran Panwaslu sama sekali tidak diajak. Kita sudah layangkan surat untuk menolak Pilkada Kerinci,” katanya.
Posting Komentar