Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja. Disebutkan, data dari Kemendagri ada 291 kepala daerah yang tersangkut masalah hukum karena kasus korupsi. “Jumlah ini besar sekali. Akibat besarnya belanja pilkada ini, menjadikan mereka terdorong untuk melakukan tindakan melanggar hukum,” tegasnya.
Salah satu contoh, ada satu provinsi yang penduduknya sekitar 3,5 juta, dalam pemilihan gubernur yang kebetulan tim suksesnya adalah teman Hakam Naja menyatakan, ternyata jadi gubernur berat. Pasalnya, ada calon yang telah menghabiskan dana 50 miliar ternyata kalah. Yang menang, kata tim sukses tersebut, paling tidak mengeluarkan dana dua kali lipatnya atau 100 M.
Politisi Fraksi PAN ini menegaskan, masalah ini menjadi bahan diskusi dalam pembahasan RUU Pilkada agar belanja dana kampanye perlu pembatasan. “ Pembatasan tidak hanya di dalam penerimaan sumbangan, tetapi juga belanjanya dibatasi. Misalnya punya dana Rp 500 M dihabiskan, tidak ada batasan. Akibatnya, money politik subur karena memang lahannya juga subur,” jelasnya.
Dalam kaitan ini Pimpinan Komisi II ini meminta Kaukus Perempuan Parlemen bisa mendorong dan menjadikan gerakan publik untuk melawan money politik dari bawah (akar rumput).
Proses penyimpangan seperti itu harus segera diputus, supaya tidak terus terjebak dalam politik biaya tinggi. “ Ini akan dibahas dan dimasukkan dalam RUU Pilkada, sebab dalam RUU Pemilu gagal mencapai kesepakatan. Kalau mau sungguh-sungguh mau membenahi bisa,” katanya.
Posting Komentar