Sekjen Pimpinan Kolektif Majelis Nasional KAHMI Nurmansyah E Tanjung mengungkap, masalah pertama adalah mobilitas kepemimpinan nasional saat ini lebih berdasarkan pada sebuah nilai harga, bukan pada proses kaderisasi yang matang. Kecenderungan ini, kata Nurmansyah, melahirkan gejala politik transaksional di level kepemimpinan nasional.
Menurut Nurmansyah, banyak pemimpin yang mobilitas vertikalnya lebih mengandalkan pada nilai sebuah harga, ketimbang melalui proses kaderisasi yang matang. "Dari politik transaksional itu, mereka 'otomatis' jadi pemimpin, bukan secara sistematis mengikuti langkah sehingga menjadi pemimpin yang siap," kata Nurmansyah, seperti dikutip dari keterangan tertulisnya kepada Okezone, Minggu (16/9/2012).
Masalah kedua, imbuhnya, adalah kelambatan pemimpin nasional dalam menangani berbagai persoalan kebangsaan dan kenegaraan. Dia menyebut, masalah tersebut di antaranya perbedaan etnis, pengakuan terhadap pluralisme, konflik keagamaan, dan penegakan HAM. "Pemimpin nasional tidak tegas menghadapi banyaknya persoalan kebangsaan itu," tutur Nurmansyah.
Nurmansyah bertutur, masalah ketiga adalah kepemimpinan nasional kerap terjebak dalam konflik kepentingan (vested of interest). Menurutnya, kepemimpinan di Tanah Air saat ini cenderung memperlihatkan ambisi mewujudkan kepentingan kelompok dan golongan.
"Padahal, seseorang pemimpin harusnya mampu berdiri di atas semua golongan. Pemimpin itu harusnya mewujudkan visi dan misinya untuk kepentingan bangsa dan harus memposisikan dirinya sebagai milik semua," ujar Nurmansyah
Tidak sekadar mengkritik, KAHMI pun mengajukan tiga solusi konkret. Nurmansyah berujar, dari segi internal, pihaknya mengajukan pentingnya kembali melakukan intensifikasi, reaktualisasi, dan redefinisi terhadap model kaderisasi HMI. Sebab, kaderisasi memegang peran penting dalam melahirkan calon pemimpin masa depan yang memiliki integritas dan disiplin tinggi.
"Kahmi harus berkomitmen dalam menjadikan proses kaderisasi sebagai kawah candradimukanya HMI dalam melahirkan calon-calon pemimpin bangsa yang memiliki integritas tinggi," tegasnya.
Perbaikan juga perlu dilakukan dari segi eksternal. Kali ini, KAHMI mendorong agar semua elemen bangsa yang berperan dalam melahirkan calon pemimpin nasional, seperti KPU, Bawaslu, Mendagri, Eksekutif dan Legislatif, secara selektif dan sistematis mengawal lahirnya calon pemimpin yang memiliki integritas.
Solusi ketiga, adalah mendorong untuk optimalisasi peran tiga pilar demokrasi dalam melahirkan pemimpin nasional yang tepat. Ketiga pilar tersebut, yakni negara, civil society, dan pengusaha, harus bekerjasama menghadirkan calon pemimpin.
"Misalnya, pendidikan kewargaan sebagai satu instrumen menyiapkan calon pemimpin bangsa, jangan hanya diajarkan pada civil society, melainkan juga harus dikembangkan oleh kelompok pengusaha. Agar pengusaha juga ikut berkonstribusi dalam mewujudkan kepemimpinan nasional," pungkasnya.
Posting Komentar