Kabar Kito - KERINCI- Polemik pergantian Sekretaris KPU Kerinci berimbas pada kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kerinci. Pasalnya, hingga kini, KPU Kerinci belum ada merencanakan program penjadwalan pelaksanaan Pemilukada dan melakukan penyusunan anggaran.
Terus berlanjutnya polemik tersebut, dikhawatirkan akan berimbas molornya jadwal pelantikan Bupati dan Wakil Bupati atau semestinya Desember 2013 mendatang Bupati terpilih harus sudah ada.
Anggota KPU Kerinci, Mulfi, mengatakan KPU tidak berani membuat ketetapan jadwal, karena hingga saat ini belum ada kepastian anggaran. Selain itu, pihaknya mengaku tidak berani membuat kebijakan dan mengambil resiko. “Kita tidak tidak mau buru-buru ambil kebijakan jadwal pemilukada, sementara dananya sendiri belum ada,” ujar Mulfi, kemarin (12/7).
Dikatakannya, terkait anggaran pemilukada, pihaknya sudah amat sering berkoordinansi dengan Pemkab Kerinci, namun hingga saat ini belum ada kejelasan terkait anggaran tersebut. “Ya, belum ada kejelasan, tapi kita akan terus melakukan koordinasi, agar persoalan anggaran tersebut dapat segera dianggarkan,” ujarnya.
Sebelumnya, kata dia, DPRD Kerinci Bahkan mengesahkan dana regulasi sebesar Rp 262 juta, namun sampai saat ini belum ada realisasinya. “Kalau rancangannya pemilukada dilaksanakan Juni 2013 dan dananya tidak jelas, mungkin pelaksanaannya bisa batal,” jelasnya.
Akibat ketidakjelasan anggaran dana untuk pelaksanaan Pemilukada, membuat sejumlah tahapan Pemilukada yang akan dilakukan KPU menjadi terhambat. “Untuk pemilukada banyak perubahan undang-undang, sehingga kita harus melakukan koordinasi dengan pihak pusat atau yang lain, sementra dana belum ada, tentu tidak bisa dijalankan,” tegas Mulfi.
Jika jadwal pemilukada harus dilaksanakan Juli 2013, tahapannya harus segera dilaksanakan mulai Nopember 2012 ini. “Dana yang kita ajukan sekitar Rp 24 miliar. Banyaknya dana tersebut karena adanya penambahan desa pemekaran,” terangnya.
Terus berlanjutnya polemik tersebut, dikhawatirkan akan berimbas molornya jadwal pelantikan Bupati dan Wakil Bupati atau semestinya Desember 2013 mendatang Bupati terpilih harus sudah ada.
Anggota KPU Kerinci, Mulfi, mengatakan KPU tidak berani membuat ketetapan jadwal, karena hingga saat ini belum ada kepastian anggaran. Selain itu, pihaknya mengaku tidak berani membuat kebijakan dan mengambil resiko. “Kita tidak tidak mau buru-buru ambil kebijakan jadwal pemilukada, sementara dananya sendiri belum ada,” ujar Mulfi, kemarin (12/7).
Dikatakannya, terkait anggaran pemilukada, pihaknya sudah amat sering berkoordinansi dengan Pemkab Kerinci, namun hingga saat ini belum ada kejelasan terkait anggaran tersebut. “Ya, belum ada kejelasan, tapi kita akan terus melakukan koordinasi, agar persoalan anggaran tersebut dapat segera dianggarkan,” ujarnya.
Sebelumnya, kata dia, DPRD Kerinci Bahkan mengesahkan dana regulasi sebesar Rp 262 juta, namun sampai saat ini belum ada realisasinya. “Kalau rancangannya pemilukada dilaksanakan Juni 2013 dan dananya tidak jelas, mungkin pelaksanaannya bisa batal,” jelasnya.
Akibat ketidakjelasan anggaran dana untuk pelaksanaan Pemilukada, membuat sejumlah tahapan Pemilukada yang akan dilakukan KPU menjadi terhambat. “Untuk pemilukada banyak perubahan undang-undang, sehingga kita harus melakukan koordinasi dengan pihak pusat atau yang lain, sementra dana belum ada, tentu tidak bisa dijalankan,” tegas Mulfi.
Jika jadwal pemilukada harus dilaksanakan Juli 2013, tahapannya harus segera dilaksanakan mulai Nopember 2012 ini. “Dana yang kita ajukan sekitar Rp 24 miliar. Banyaknya dana tersebut karena adanya penambahan desa pemekaran,” terangnya.
Posting Komentar