Hal ini disampaikan anggota dewan dari Fraksi Peduli Rakyat, Yaruddin pada sidang paripurna penyampaian dan pembahasan RAPBDP baru-baru ini.
Menurutnya, saat ini masih banyak kendaraan dinas milik Pemkab Kerinci yang masih dipakai para eks pejabat Kerinci maupun orang yang tidak berhak lagi memakai kendaraan dinas tersebut.
Hal itu sangatlah salah, untuk itu pihaknya mengharapkan Pemkab Kerinci segera bertindak dengan cara menarik paksa kendaraan dinas tersebut. Karena kendaraan dinas tersebut bukan lagi haknya.
“Saya minta Bupati dan instansi terkait segera menarik kendaraan dinas dari tangan yang tidak berhak lagi memakainya. Karena itu kepunyaan kita. Tidak ada alasan lagi untuk bilang tidak,” tegasnya.
Dikatakannya, penarikan ini merupakan keharusan bagi Pemkab Kerinci. Guna mencegah terjadinya kesalahan yang sama dimasa yang akan datang.
“Kalau terus dibiarkan bisa-bisa dimasa yang akan datang ada lagi yang begitu, lama-lama kendaraan dinas kita akan habis,” katanya.
Selain itu, penarikan kendaraan dinas penting dilakukan karena kendaraan dinas tersebut dibutuhkan disejumlah instansi dalam lingkup Pemkab Kerinci. Salah satunya dengan menerapkan sistem simpan pinjam kepada sejumlah instansi yang tidak memiliki kendaraan dinas, seperti meminjamkannya kepada badan pertanahan.
“Kalau kendaraan dinas sudah ditarik dan kita disimpan, pasti nantinya akan bisa digunakan atau dipinjamkan kepada yang membutuhkan. Seperti kepala badan pertanahan misalnya, yang saat ini harus menggunakan sepedamotor kelapangan, kalau ada kendaraan dinas bisa kita pinjamkan,” tandasnya.
(hdi)
Posting Komentar